Selasa, 14 Mei 2013

PILKADA LANGSUNG

Dipilihnya mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkadal) tidak lepas dari pengalaman buruk di masa lalu, ketika hak memilih kepala daerah ada pada anggota DPRD. Tetapi, justru mereka malah memanfaatkan itu demi kepentingan diri dan partainya. Sering terdengar, hak suara mereka bisa dibeli oleh para calon kepala daerah. Akibatnya, kepala daerah yang mampu membeli suara itulah yang menang. Karena itu, Pilkada secara langsung dinilai akan lebih mencerminkan kedaulatan rakyat, karena rakyat sendirilah yang secara langsung memilih pemimpin daerahnya. Dengan pemilihan langsung, kepala daerah akan lebih bisa dipertanggungjawabkan; kepentingan kelompok/partai akan bisa diputus; peluang KKN dan politik uang bisa diperkecil; mutu proses Pilkada akan meningkat; kepala daerah terpilih akan lebih berkualitas, bersih KKN, dan peduli rakyat.

Antara Harapan dan Kenyataan
Pilkadal sangat diharapkan bisa memupus berbagai keburukan yang terjadi selama ini, bahkan dianggap akan menjadi solusi bagi banyak permasa-lahan daerah di negeri ini. Betulkah demikian?
Ada banyak hal yang perlu disorot dalam Pilkada secara langsung saat ini. Pertama, Pilkadal terkesan dipaksakan, karena pelaksanaannya diba-rengi sejumlah kerancuan aturan dan kelembagaan, serta minimnya persiapan karena waktu persiapannya yang singkat. Dalam waktu yang sangat singkat itu, KPUD tidak bisa melakukan persiapan secara memadai.
Kedua, pelaksanaan Pilkadal jelas memerlukan dana yang besar. Padahal masalah kehidupan rakyat yang buruk seperti tercermin dalam kasus busung lapar dan gizi buruk balita, penyakit lumpuh layuh, dan masalah kemiskinan tengah mendera hampir semua daerah.
Ketiga, Pilkadal memunculkan potensi kerawanan dalam bentuk ketidakstabilan, konflik, dan kerusuhan sosial. Potensi kerawanan itu muncul karena:
1. Potensi konflik akibat mobilisasi massa; apalagi jika melibatkan sentimen tertentu, baik agama, etnis, daerah, maupun ‘darah’ (kebangsawan, kesultanan, dan sebagainya). Terjadinya kasus bentrokan di beberapa daerah dalam proses Pilkadal adalah bukti.
2. Potensi konflik akibat kampanye negatif antar calon kepala daerah. Konflik itu akan rawan jika melibatkan massa pendukung masing-masing.
3. Potensi konflik akibat premanisme politik, karena proses atau hasil yang ada tidak sesuai dengan ke-inginan kelompok tertentu, dan mereka tidak menerima-nya, lalu memaksakan kehendak mereka. Di beberapa daerah, massa salah satu calon yang tidak terima karena calonnya tidak diloloskan oleh KPUD memprotes bahkan merusak inventaris dan kantor KPUD. Potensi ini akan bisa muncul lebih besar karena ketidak-puasan atas hasil Pilkadal.
4. Potensi konflik akibat kecurangan dalam proses Pilkadal. Di Cilegon, misal-nya, hasil Pilkadal telah ditolak oleh sebagian pihak karena dinilai ada kecu-rangan. Belum lagi jika terjadi perbedaan perolehan suara yang sangat tipis. Itu bisa menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan, apalagi jika melibatkan massa; kerusuhanlah yang akan muncul.
5. Potensi konflik karena perbedaan penafsiran aturan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam Pilkadal.

Buah Demokrasi
Pilkadal dilaksanakan dalam kerangka sistem demok-rasi. Sistem politik demokrasi tidak lebih merupakan industri politik. Dalam industri ini, pemilik modal adalah pihak yang berkuasa dan menentukan, baik dalam pembuatan peraturan maupun dalam menentukan pemimpin—sekalipun melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat.
Dalam pembuatan peraturan, yang sangat menentukan adalah pihak yang mampu membiayai pembentukan opini di tengah masyarakat melalui media massa, mengorbitkan tokoh intelektual agar selalu dikutip pendapatnya, mendiri-kan berbagai LSM hingga partai politik, dan melakukan lobi yang intensif hingga —jika perlu— memfasilitasi (menyuap) semua pihak. Pihak itu adalah para pemilik modal/pengusaha, yakni para kapitalis. Walhasil, akan lebih banyak peraturan yang diarahkan demi kepen-tingan para pemilik modal ini.
Begitu pula dalam menentukan pemimpin sekalipun melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Hanya tokoh yang mampu memodali kampanye atau dekat dengan pihak-pihak yang mampu memodali kampanyelah yang akan meraih peluang lebih besar.
Dalam Pilkadal, calon kepala daerah harus dicalonkan oleh partai politik, baik yang berasal dari kader partai itu atau calon independen. Pada tahap ini, asumsinya partai politik akan menjaring calon yang terbaik. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak selalu begitu. Hak parpol untuk mencalonkan ini ternyata tidak begitu saja diberikan kepada ‘orang yang baik’, apalagi secara gratis. Banyak terjadi, orang yang ingin dicalonkan harus membayar sejumlah uang kepada parpol. Seorang pemimpin lokal partai di Sumbawa Barat, NTB, satu daerah yang relatif miskin, yang tidak mau disebut namanya, menyatakan bahwa partai yang dipimpinnya akan memasang tarif atau harga tiket masuk calon kepala daerah sebesar Rp 3-6 miliar bagi kandidat yang mau ikut Pilkadal. Harga tersebut, menurutnya, untuk dana operasional dan biaya tim kampanye. (Lihat: “Pilkada di Sumbar: Parpol Pasang Tarif Rp. 3 Milyar”, Pos Kupang, 1/2/ 2005).
Seorang calon bupati di Jawa Timur, untuk bisa dicalon-kan, harus membayar Rp 2 miliar pada partai yang akan mencalonkannya. Ini baru biaya untuk tahap pencalonan. Belum lagi untuk biaya kampanye serta biaya ini dan itu. Seorang calon bupati di Sulawesi bahkan menyiapkan Rp 20 miliar. Pada situasi seperti ini, lalu berkeliaran ‘para penyandang dana’ yang sanggup menyediakan dana yang diperlukan oleh para calon. Tentu saja itu diberikan tidak secara gratis; harus ada imbalannya, bisa berupa proyek, izin untuk membuka bisnis ini dan itu, atau bahkan mungkin juga uang itu harus dikembalikan berikut bunga dan bonus.
Dengan demikian, pada tahap pencalonan saja, yang akan terjaring bukan yang ‘bermutu’, tetapi yang ‘beruang’ (punya uang), atau yang didukung kalangan yang punya modal, yang pasti punya pamrih. Dengan demikian, Pilkadal tetap tidak bisa menghapus oligarki partai. Pemimpin daerah terpilih pun tidak otomatis akan menjadi pejuang kepentingan rakyat. Sangat boleh jadi, mereka malah akan menjadi pejuang kepentingan diri sendiri dan pihak yang memodalinya. ‘Penjualan’ sumber air yang sangat besar di satu kabupaten Jawa Tengah kepada sebuah perusahaan air minum terkenal yang berakibat merugikan para petani di sana yang selama puluhan tahun menikmati air yang melimpah, atau pemberian akses untuk mengeksploitasi tambang kepada pengusaha yang memodali pemilihan seperti yang terjadi di Sulawesi, sangat mungkin juga akan terjadi di seluruh daerah negeri ini. 
Walhasil, Pilkadal sebenarnya hanya memberi satu kepastian, yakni mereka terpilih secara langsung. Selebihnya, tidak ada jaminan bahwa kualitas mereka yang terpilih itu pasti akan lebih baik. Perbaikan sistem yang diperlukan guna memberikan solusi atas berbagai persoalan yang melilit umat bahkan tidak ada hubungannya sama sekali dengan langsung atau tidak langsungnya kepala daerah terpilih, karena ia merupakan produk dari ideologi dan suprasistem yang diberlakukan saat ini.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar